FREE WRITTING IN THE WALL

How to get your dream and succes in your life

Pengaruh Harmonik pada Transformator Distribusi

Prinsip Dasar

Harmonik adalah gangguan yang terjadi pada sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi gelombang arus dan tegangan. Pada dasarnya, harmonik adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan bulat dengan frekuensi dasarnya. Hal ini disebut frekuensi harmonik yang timbul pada bentuk gelombang aslinya sedangkan bilangan bulat pengali frekuensi dasar disebut angka urutan harmonik. Misalnya, frekuensi dasar suatu sistem tenaga listrik adalah 50 Hz, maka harmonik keduanya adalah gelombang dengan frekuensi sebesar 100 Hz, harmonik ketiga adalah gelombang dengan frekuensi sebesar 150 Hz dan seterusnya. Gelombang-gelombang ini kemudian menumpang pada gelombang murni/aslinya sehingga terbentuk gelombang cacad yang merupakan jumlah antara gelombang murni sesaat dengan gelombang hormoniknya.

Sumber Harmonik pada Sistem Distribusi

Dalam sistem tenaga listrik dikenal dua jenis beban yaitu beban linier dan beban non linier. Beban linier adalah beban yang memberikan bentuk gelombang keluaran yang linier artinya arus yang mengalir sebanding dengan impedensi dan perubahan tegangan. Sedangkan beban non linier adalah bentuk gelombang keluarannya tidak sebanding dengan tegangan dalam setiap setengan siklus sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya (mengalami distorsi). Beban non linier yang umumnya merupakan peralatan elektronik yang didalamnya banyak terdapat komponen semi konduktor, dalam proses kerjanya berlaku sebagai saklar yang bekerja pada setiap siklus gelombang dari sumber tegangan. Proses kerja ini akan menghasilkan gangguan atau distorsi gelombang arus yang tidak sinusoidal. Bentuk gelombang ini tidak menentu dan dapat berubah menurut pengaturan pada parameter komponen semi konduktor dalam peralatan elektronik. Perubahan bentuk gelombang ini tidak terkait dengan sumber tegangannya.

Beberapa peralatan yang dapat menyebabkan timbulnya harmonik antara lain komputer, printer, lampu fluorescent yang menggunakan elektronik ballast, kendali kecepatan motor, motor induksi, batere charger, proses eletroplating, dll. Peralatan ini dirancang untuk menggunakan arus listrik secara hemat dan efisien karena arus listrik hanya dapat melalui komponen semi konduktornya selama periode pengaturan yang telah ditentukan. Namun disisi lain hal ini akan menyebabkan gelombang mengalami gangguan gelombang arus dan tegangan yang pada akhirnya akan kembali ke bagian lain sistem tenaga listrik. Penomena ini akan menimbulkan gangguan beban tidak linier satu phase. Hal di atas banyak terjadi pada distribusi yang memasok pada areal perkantoran/komersial. Sedangkan pada areal perindustrian gangguan yang terjadi adalah beban non linier tiga phase yang disebabkan oleh motor listrik, kontrol keepatan motor, batere charger, electroplating, dapur busur listrik, dll.

Pengaruh Harmonik pada Komponen Sistem Distribusi

Setiap komponensistem distribusi dapat dipengaruhi oleh harmonik walaupun dengan akibat yang berbeda. Namun demikian komponen tersebut akan mengalami penurunan kinerja dan bahkan akan mengalami kerusakan. Salah satu dampak yang umum dari gangguan harmonik adalah panas lebih pada kawat netral dan transformator sebagai akibat timbulnya harmonik ketiga yang dibangkitkan oleh peralatan listrik satu phase. Pada keadaan normal, arus beban setiap phase dari beban linier yang seimbang pada frekuensi dasarnya akan saling mengurangi sehingga arus netralnya menjadi nol. Sebaliknya beban tidak linier satu phase akan menimbulkan harmonik kelipatan tiga ganjil yang disebut triplen harmonik (harmonik ke-3, ke-9, ke-15 dan seterusnya) yang sering disebut zero sequence harmonik (lihat Tabel 1). Harmonik ini tidak menghilangkan arus netral tetapi dapat menghasilkan arus netral yang lebih tinggi dari arus phase.

Tabel 1. Polaritas dari Komponen Harmonik

Harmonik

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Frequensi (Hz)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Uruan

+

0

+

0

+

0

Harmonik pertama urutan polaritasnya adalah positif, harmonik kedua urutan polaritasnya adalah negatif dan harmonik ketiga urutan polaritasnya adalah nol, harmonik keempat adalah positif (berulang berurutan sampai seterusnya).

Tabel 2. Akibat dari Polaritas dari Komponen Harmonik

Urutan

Pengaruh pada Motor

Pengaruh pada sistem distribusi

Positif

Menimbulkan medan magnet
putar arah majau (forward)

w Panas

Negatif

Menimbulkan medan magnet
putar arah mundur (reverse)

w Panas
w Arah putaran motor berubah

Nol

Tidak ada

w Panas
w Menimbulkan/menambah arus
pada kawat netral

Akibat yang dapat ditimbulkan oleh urutan polaritas komponen harmonik (lihat Tabel 2) antara lain tingginya arus netral pada sistem 3 phase 4 kawat (sisi sekunder transformator) karena arus urutan nol (zero sequence) dan arus ini akan terinduksi ke sisi primer transformator dan akan berputar pada sisi primer transformator yang biasanya memiliki belitan delta (D). Hal ini akibat pada kawat netral tidak memiliki peralatan pemutus arus untuk proteksi tegangan atau arus lebih. Pengaruh harmonik pada transformator sering tanpa disadari dan diantisipasi keberadaannya sampai terjadi gangguan yang penyebabnya tidak jelas. Hal ini dapat juga terjadi bila perubahan konfigurasi atau jenis beban yang dipasok. Transformator dan peralatan induksi lainnya, selalu terpengaruh oleh harmonik karena trafo itu sendiri dirancang sesuai dengan frekuensi kerjanya. selain itu transformator juga merupakan media utama antara pembangkit dengan beban. Frekuensi harmonik yang lebih tinggi dari frekuensi kerjanya akan mengakibatkan penurunan efisiensi atau terjadi kerugian daya. Selain itu, ada beberapa akibat yang dapat ditimbulkan oleh adanya harmonik dalam sistem tenaga listrik, antara lain:

  1. Timbulnya getaran mekanis pada panel listrik yang merupakan getaran resonansi mekanis akibat harmonik arus frekuensi tinggi,
  2. Harmonik dapat menimbulkan tambahan torsi pada kWh meter jenis elektromekanis yang menggunakan piringan induksi berputar. Sebagai akibatnya, puratan piringan akan lebih cepat atau terjadi kesalahan ukur kWh meter karena piringan induksi tersebut dirancang hanya untuk beroperasi pada frekuensi dasar,
  3. Interferensi frekunsi pada sistem telekomunikasi karena biasanya kabel untuk keperluan telekomunikasi ditempatkan berdekatan dengan kawat netral. Triplen harmonik pada kawat netral dapat memberikan induksi harmonik yang mengganggu sistem telekomunikasi,
  4. Pemutusan beban. Pemutus beban dapat bekerja dibawah arus pengenalnya atau mungkin tidak bekerja pada arus pengenal. Pemutus beban yang dapat terhindar dari gangguan harmonik pada umumnya adalah pemutus beban yang mempunyai respon terhadap arus rms sebenarnya (true-rms current) atau kenaikan temperatur karena arus lebih.

Identifikasi Harmonik

Untuk mengidentifikasi kehadiran harmonik pada sistem distribusi, dapat diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut:

Identifikasi Jenis Beban
Jenis beban yang dipasok, misalnya peralatan apa yang dipakai oleh konsumen. Bila banyaknya peralatan yang mempunyai komponen utama terbuat dari bahan semikonduktor seperti komputer dan alat bantunya, pengatur kecepatan motor, atau peralatan lain yang menggunakan arus searah maka dapat diperkirakan masalah harmonik ada diintalasi konsumen tersebut.

Pemeriksaan Transformator Untuk transformator yang memasok beban non linier apakah ada kenaikan temperaturnya tidak normal. Arus sekunder transformator baik phase maupun netral perlu dilihat. Bandingkan arus netralnya dengan arus phase pada keadaan beban tidak seimbang. Apabila arus netralnya lebih besar maka dapat diperkirakan adanya trilen harmonik dan kemungkinan turunnya kinerja transformator.

Pemeriksaan Tegangan Netral Tanah
Terjadinya arus lebih pada kawat netral (untuk sistem 3 phase dan 4 kawat) dapat diktahui dengan melihat tegangan netral-tanah pada keadaan berbeban. Apabila tegangan yang terukur lebih besar dari 2 Volt maka terdapat indikasi adanya masalah harmonik pada beban tersebut. Apabila indikasi-indikasi adanya harmonik telah diketahui maka perlu dilakukan langkah-langkah untuk mengatasi masalah gangguan harmonik antara lain dengan mengetahui harmonik untuk menentukan harmonik-harmonik yang dominan dan sumber utamanya.

Usaha-usaha Untuk Mengurangi Harmonik

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh harmonik pada sistem distribusi antara lain:

Memperbesar Kawat Netral
Setiap sistem distribusi biasanya memakai sistem 3 phase empat kawat, yaitu 3 kawat untuk ketiga phase dan 1 kawat lagi untuk netral. Apabila beban yang dipasok non linier sehingga pengaruh harmonik lebih dominan maka untuk mengatasi panas lebih pada kawat netral akibat pengaruh harmonik sebaiknya ukuran kawat netral diperbesar dari ukuran standarnya. Begitu juga pada panel-panel listrik disarankan kawat netral untuk sistem pentanahannya diperbesar dari ukuran standarnya.

Menurunkan Kapasitas Transformator
Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi pengaruh harmonik pada sistem distribusi adalah dengan mengurangi kapasitas suplai daya transformator (derating fransformator). Dalam menentukan besarnya pengurangan kapasitas transformator ada metode sederhana yang dapat dipergunakan yaitu dengan memakai persamaan sebagai berikut:

KVA baru = THDF x KVA pengenal ………………persamaan (1)

di mana THDF adalah Transformator Harmonic Derating Factor,

THDF = [1,414 x (arus phase rms) / (arus puncak phase sesaat)] x 100%
= [(1,414 x 1/3 x (Ir + Is + It)rms / 1/3 x (Ir + Is + It)puncak] x 100%

Usaha Penanganan Lebih Lanjut

Untuk instalasi konsumen yang memerlukan kualitas listrik yang lebih baik dan handal, untuk mengurangi pengaruh harmonik maka pada transformator distribusi atau panel kontrol utama perlu dipasang peralatan proteksi, yaitu antara lain filter harmonik (harmonic filter), reaktor blok (bloking reactor) atau bank kapasitor (capacitor bank).

Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan terhadap 20 buah transformator distribusi milik PLN Cabang Bekasi yang mewakili beberapa jenis konsumen. Waktu pengujian dilakukan pada siang hari antara pukul 10.00 – 15.00 wib. Data hasil pengukuran variabel yang dapat diukur antara lain:

  • Besaran arus rms sebenarnya (true-rms current) dan arus puncak (peak-current);
  • Besaran rms dan puncak untuk arus, tegangan dan daya;
  • Besarnya harga THD rms, tegangan, arus dan daya harmonik pada setiap phase sampai pada harmonik ke-31;
  • Besarnya arus netral;
  • Beban puncak;
  • Beda phase;
  • Beban puncak;
  • Beda phase;
  • Power faktor;
  • Komponen DC pada setiap phase;
  • Crest factor; dan
  • K faktor.

Dari variable atau besaran listrik yang diperoleh dari pengukuran dapat diperoleh nilai THDF dan kapasitas baru transformator dengan menggunakan persamaan (1) di atas, maka dapat dihitung KVA baru. Data hasil pengukuran lapangan disajikan pada Tabel 3.

 

Tabel 3: Hasil Pengukuran Pengaruh Harmonik Pada Gardu Milik PLN Cabang Bekasi

Nama

Kap.

Merk

THD (%)

Arus rms (A)

Arus puncak (A)

Kap. baru

Trafo

(KVA)

 

.R

S

T

R

S

T

R

S

T

Netral

THDF

(KVA)

A. Umum dan perkantoran (jumlah sampel 16 trafo):

EXBA

400

FranceT.

1.69

1.40

1.46

29.85

67.58

52.07

42.83

96.94

74.84

36.93

0.99

394.06

YSHA

630

Starlite

1.44

1.72

1.61

554.00

635.50

562.00

825.50

943.20

845.60

21.62

0.95

596.91

YSHC

400

Unindo

1.35

1.29

1.42

331.10

249.10

288.30

493.50

353.00

436.20

3.76

0.96

383.01

BJIA

630

Hico

2.00

2.00

1.73

77.30

77.30

77.58

111.12

111.12

119.25

3.18

0.96

605.76

DRJ

630

Toshiba

1.69

1.68

1.60

284.90

176.80

182.70

457.70

288.70

306.20

4.31

0.87

545.44

DRJB

630

Toshiba

1.17

1.33

1.11

65.68

30.18

63.09

110.43

49.19

104.68

26.70

0.85

535.81 *)

KRU

630

Starlite

2.20

2.02

2.04

99.58

102.89

116.70

164.60

172.75

193.90

5.57

0.85

535.27

KLMA

630

Unindo

1.13

0.82

1.11

184.20

171.30

196.70

266.40

253.60

284.60

2.60

0.97

611.46

PBJ

400

Starlite

1.09

1.48

1.42

228.00

221.30

223.90

341.70

307.90

311.30

0.45

0.99

396.31

ALNA

630

Unelec

1.41

1.49

1.40

18.19

44.63

38.09

27.12

69.44

53.41

21.12

0.95

599.49

PMD

315

Trafindo

2.11

2.39

1.74

43.92

70.88

58.79

72.12

107.63

100.06

2.12

0.88

276.36

PMDA

200

Unindo

1.44

1.45

1.14

196.20

204.60

172.30

288.00

302.30

257.30

2.12

0.96

191.24

PKT

400

Starlite

1.15

1.06

0.89

98.15

88.94

79.40

152.77

136.94

120.96

18.79

0.92

367.08

V2OO

630

Toshiba

0.88

0.63

0.63

154.90

133.70

133.70

248.10

210.30

210.30

21.29

0.89

562.65

STDN

400

Unelec

1.72

1.71

1.86

50.31

49.91

76.30

82.74

74.96

114.60

20.72

0.92

366.71

KLP

630

Starlite

0.94

0.92

0.88

260.90

248.10

146.10

430.70

389.40

238.40

5.51

0.88

551.40


Oleh:
Ir. Nanan Tribuana, Staf Seksi Keamana Instalasi Ketenagalistrikan, Ditjen LPE
Ir. Wanhar, Staf Balai Pengujian Listrik dan Pengembangan Energi, Ditjen LPE

 

from : elektroindonesia.com

Pemilu Jujur, Adil dan efisien

Pemilu yang jujur, adil dan aman menjadi impian setiap warga negara yang memiliki keinginan untuk hidup sejahtera. Karena dengan pemilu yang jujur, adil dan aman menjadi dasar dan pondasi bagi terlaksananya pembangunan sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa ini. Disamping pemilu dapat berjalan dengan jujur, adil dan aman maka ada factor lain yang harus dipertimbangkan oleh lembaga penyelenggara pemilu yaitu efisien dan efektif. Pada pemilu pada era orde baru dan orde lama teknologi informasi belum begitu berkembang seperti saat ini. Sehingga pemilu harus menggunakan berbagai peralatan dan fasilitas yang cukup banyak seperti kertas suara, bilik suara dan peralatan lain yang cukup banyak. Peralatan ini harus diangkut dari KPU ke daerah-daerah pemilihan dengan logistic yang cukup sulit. Kondisi seperti ini akan memakan dana yang besar dan waktu yang lama sehingga pemilu akan menyedot APBN yang besar. Pada saat ini perkembangan teknologi informasi sudah sangat pesat sehingga mampu memberikan kontribusi yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Proses perhitungan cepat yang dilakukan oleh lembaga survai dan KPU adalah modal dasar untuk mengembangkan Teknologi Informasi untuk memperoleh proses demokrasi yang jujur, adil, aman dan efisien. Untuk mengembangkan teknologi dalam rangka melaksanakan pemilu maka harus disusun konsep yang jelas bagaimana aturan menjadi dasar untuk pelaksaaan . Untuk mencapai pemilu yang adil dan jujur dimulai dari data kependudukan yang dimiliki harus vailid. Data kependudukan yang valid diawali dari proses administrasi di tingkat kelurahan. Disinilah titik kuncinya keberhasilan, karena dengan data yang valid ini semua kebijakan yang dikeluarkan dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Data kependudukan didapat dengan cara mencatat setiap penduduk dengan identitas utamanya adalah sidik jari. Apabila disetiap kelurahan telah menggunakan Sidik jari sebagai data kependudukan. Maka semua proses kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan administrasi penduduk akan dapat diproses dengan mudah. Kegiatan administrasi seperti pelayanan KTP, pelayanan KK dan lain-lain akan mudah dilakukan. Setelah proses administrasi ini dapat berjalan dengan baik dan lancar ( data kependudukan yang valid dan komplit) selanjutnya dikembangkan untuk kepentingan lain seperti untuk kegiatan pemilu. Dengan sidik jari sebagai dasar untuk identitas maka tahapan tahapan pemilu akan berjalan mudah dan cepat. Pemilu tidak usah menggunakan kertas dan logistik yang sulit didistribusikan. Dengan cara seperti ini pemilu dapat berjalan dengan jujur, aman,cepat dan efisien. Efisien disini karena semua fasilitas untuk kegiatan pemilu menggunakan fasilitas yang ada yang digunakan untuk kegiatan administrasi sehari-hari . Fasilitas yang ada ini tinggal mengkoneksikan dengan jaringan Teknologi Informasi yang ada di KPU-KPU yang ada didaerah masing-masing dan KPU daerah dikoneksikan dengan KPU pusat. Untuk menciptakan sistem ini KPU harus bekerjasama dengan pemerintah daerah agar model pemilihan menggunakan identitas sidik jari dapat terlaksana. Pada dasarnya setiap daerah harus mempunyai komitmen untuk menggunakan Teknologi informasi dalam rangka memberikan pelayan kepada publik untuk mendukung program pemilu dengan model diatas.


Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)

Prakata

Peraturan instalasi listrik yang pertama kali digunakan sebagai pedoman beberapa instansiyang berkaitan dengan instalasi listrik adalah AVE (Algemene Voorschriften voor Electrische Sterkstroom Instalaties) yang diterbitkan sebagai Norma N 2004 oleh Dewan Normalisasi Pemerintah Hindia Belanda. Kemudian AVE N 2004 ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan pada tahun 1964 sebagai Norma Indonesia NI6 yang kemudian dikenal sebagai Peraturan Umum Instalasi Listrik disingkat PUIL 1964, yang merupakan penerbitan pertama dan PUIL 1977 dan 1987 adalah penerbitan PUIL yang kedua dan ketiga yang merupakan hasil penyempurnaan atau revisi dari PUIL sebelumnya, maka PUIL 2000 ini merupakan terbitan ke 4. Jika dalam penerbitan PUIL 1964, 1977 dan 1987 nama buku ini adalah Peraturan Umum Instalasi Listrik, maka pada penerbitan sekarang tahun 2000, namanya menjadi Persyaratan Umum Instalasi Listrik dengan tetap mempertahankan singkatannya yang sama yaitu PUIL. Penggantian dari kata “Peraturan” menjadi “Persyaratan” dianggap lebih tepat karena pada perkataan “peraturan” terkait pengertian adanya kewajiban untuk mematuhi ketentuannya dan sangsinya. Sebagaimana diketahui sejak AVE sampai dengan PUIL 1987 pengertian kewajiban mematuhi ketentuan dan sangsinya tidak diberlakukan sebab isinya selain mengandung hal-hal yang dapat dijadikan peraturan juga mengandung rekomendasi ataupun ketentuan atau persyaratan teknis yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan instalasi listrik. Sejak dilakukannya penyempurnaan PUIL 1964, publikasi atau terbitan standar IEC (International Electrotechnical Commission) khususnya IEC 60364 menjadi salah satu acuan utama disamping standar internasional lainnya. Juga dalam terbitan PUIL 2000, usaha untuk lebih mengacu IEC ke dalam PUIL terus dilakukan, walaupun demikian dari segi kemanfaatan atau kesesuaian dengan keadaan di Indonesia beberapa ketentuan mengacu pada standar dari NEC (National Electric Code), VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker) dan SAA (Standards Association Australia). 
PUIL 2000 merupakan hasil revisi dari PUIL 1987, yang dilaksanakan oleh Panitia Revisi PUIL 1987 yang ditetapkan oleh Menteri Pertambangan dan Energi dalam Surat Keputusan Menteri No:24-12/40/600.3/1999, tertanggal 30 April 1999 dan No:51-12/40/600.3/1999, tertanggal 20 Agustus 1999. Anggota Panitia Revisi PUIL tersebut terdiri dari wakil dari berbagai Departemen seperti DEPTAMBEN, DEPKES, DEPNAKER, DEPERINDAG, BSN, PT PLN, PT Pertamina, YUPTL, APPI, AKLI, INKINDO, APKABEL, APITINDO, MKI, HAEI, Perguruan Tinggi ITB, ITI, ISTN, UNTAG, STTY-PLN, PT Schneider Indonesia dan pihak pihak lain yang terkait. Bagian 1 dan Bagian 2 tentang Pendahuluan dan Persyaratan dasar merupakan padanan dari IEC 364-1 Part 1 dan Part 2 tentang Scope, Object Fundamental Principles and Definitions. Bagian 3 tentang Proteksi untuk keselamatan banyak mengacu pada IEC 60364 Part 4 tentang Protection for safety. Bahkan istilah yang berkaitan dengan tindakan proteksi seperti SELV yang bahasa Indonesianya adalah tegangan extra rendah pengaman digunakan sebagai istilah baku, demikian pula istilah PELV dan FELV. PELV adalah istilah SELV yang
dibumikan sedangkan FELV adalah sama dengan tegangan extra rendah fungsional. Sistem kode untuk menunjukan tingkat proteksi yang diberikan oleh selungkup dari sentuh langsung ke bagian yang berbahaya, seluruhnya diambil dari IEC dengan kode IP (International Protection). Demikian pula halnya dengan pengkodean jenis sistem pembumian. Kode TN SNI 04-0225-2000

mengganti kode PNP dalam PUIL 1987, demikian juga kode TT untuk kode PP dan kode IT untuk kode HP. Bagian 4 tentang Perancangan instalasi listrik, dalam IEC 60364 Part 3 yaitu Assessment of General Characteristics, tetapi isinya banyak mengutip dari SAA Wiring Rules dalam section General Arrangement tentang perhitungan kebutuhan maksimum dan penentuan jumlah titik sambung pada sirkit akhir. Bagian 5 tentang Perlengkapan Listrik mengacu pada IEC 60364 Part 5: Selection and erection of electrical equipment dan standar NEC. Bagian 6 tentang Perlengkapan hubung bagi dan kendali (PHB) serta komponennya merupakan pengembangan Bab 6 PUIL 1987 dengan ditambah unsur unsur dari NEC. Bagian 7 tentang Penghantar dan pemasangannya tidak banyak berubah dari Bab 7 PUIL 1987. Perubahan yang ada mengacu pada IEC misalnya cara penulisan kelas tegangan dari penghantar. Ketentuan dalam Bagian 7 ini banyak mengutip dari standar VDE. Dan hal hal yang berkaitan dengan tegangan tinggi dihapus. Bagian 8 tentang Ketentuan untuk berbagai ruang dan instalasi khusus merupakan pengembangan dari Bab 8 PUIL 1987. Dalam PUIL 2000 dimasukkan pula klarifikasi zona yang diambil dari IEC, yang berpengaruh pada pemilihan dari perlengkapan listrik dan cara pemasangannya di berbagai ruang khusus. Ketentuan dalam Bagian 8 ini merupakan bagian dari IEC 60364 Part 7, Requirements for special installations or locations. Bagian 9 meliputi Pengusahaan instalasi listrik. Pengusahaan dimaksudkan sebagai perancangan, pembangunan, pemasangan, pelayanan, pemeliharaan, pemeriksaan dan pengujian instalasi listrik serta proteksinya. Di IEC 60364, pemeriksaan dan pengujian awal  instalasi listrik dibahas dalam Part 6: Verification. PUIL 2000 berlaku untuk instalasi listrik dalam bangunan dan sekitarnya untuk tegangan rendah sampai 1000 V a.b dan 1500 V a.s, dan gardu transformator distribusi tegangan menengah sampai dengan 35 kV. Ketentuan tentang transformator distribusi tegangan menengah mengacu dari NEC 1999. Pembagian dalam sembilan bagian dengan judulnya pada dasarnya sama dengan bagian yang sama pada PUIL 1987. PUIL 2000 tidak menyebut pembagiannya dalam Pasal, Subpasal, Ayat atau Subayat. Pembedaan tingkatnya dapat dilihat dari sistim penomorannya dengan digit. Contohnya Bagian 4, dibagi dalam 4.1; 4.2; dan seterusnya, sedangkan 4.2 dibagi dalam 4.2.1 sampai dengan 4.2.9 dibagi lagi dalam 4.2.9.1 sampai dengan 4.2.9.4. Jadi untuk menunjuk kepada suatu ketentuan, cukup dengan menuliskan nomor dengan jumlah digitnya. Seperti halnya pada PUIL 1987, PUIL 2000 dilengkapi pula dengan indeks dan lampiran lampiran lainnya pada akhir buku. Lampiran mengenai pertolongan pertama pada korban kejut listrik yang dilakukan dengan pemberian pernapasan bantuan, diambilkan dari standar SAA, berbeda dengan PUIL 1987. Untuk menampung perkembangan di bidang instalasi listrik misalnya karena adanya ketentuan baru dalam IEC yang dipandang penting untuk dimasukkan dalam PUIL, atau karena adanya saran, tanggapan dari masyarakat pengguna PUIL, maka dikandung maksud bila dipandang perlu akan menerbitkan amandemen pada PUIL 2000. Untuk menangani hal hal tersebut telah dibentuk Panitia Tetap PUIL. Panitia Tetap PUIL dapat diminta pendapatnya jika terdapat ketidakjelasan dalam memahami dan menerapkan ketentuan PUIL 2000. Untuk itu permintaan penjelasan dapat ditujukan kepada Panitia Tetap PUIL. SNI 04-0225-2000 PUIL 2000 ini diharapkan dapat memenuhi keperluan pada ahli dan teknisi dalam melaksanakan tugasnya sebagai perancang, pelaksana, pemilik instalasi listrik dan para inspektor instalasi listrik. Meskipun telah diusahakan sebaik-baiknya, panitia revisi merasa bahwa dalam persyaratan ini mungkin masih terdapat kekurangannya. Tanggapan dan saran untuk perbaikan persyaratan ini sangat diharapkan.
PUIL 2000 ini tidak mungkin terwujud tanpa kerja keras dari seluruh anggota Panitia Revisi PUIL 1987, dan pihak pihak terkait lainnya yang telah memberikan berbagai macam bantuan baik dalam bentuk tenaga, pikiran, sarana maupaun dana sehingga PUIL 2000 dapat diterbitkan dalam bentuknya yang sekarang. Atas segala bantuan tersebut Panitia Revisi PUIL mengucapkan terima kasih sebesar besarnya. Jakarta, Desember 2000

Panitia Revisi PUIL

>DOWNLOAD (PUIL 2000)

teknik perkalian angka 10 sampai 110 tanpa kalkulator dengan tiga cara


Langsung kita ambil contoh yang sederhana ya
Berapa 92 X 107?

caranya
1. tentukan angka dasar
2. Cari hasil pertama dan kedua
3. Jumlahkan hasil pertama dengan kedua.

Ket :

1. Angka dasar : sebuah angka yang paling mudah buat dikalikan, dan dicari selisihnya dalam soal ini misalnya 100

2. Hasil pertama : selisih angka pertama (92-100)=(-8) dikalikan dengan selisih angka kedua (107-100)=7 hasilnya =(-56)

Hasil kedua : selisih angka pertama(92-100)=(-8) ditambah dengan angka kedua (107), hasilnya kalikan dengan angka dasar (100)=9900
atau
Selisih angka kedua (107-100)=7 ditambah dengan angka pertama (92), hasilnya kalikan dengan angka dasar (100)=9900

3. Jumlahkan Hasil pertama dengan hasil kedua =(-56)+9900=9844

Catatan : jangan sampai salah tanda positif dan negatif ya….
Moga bermanfaat

Pemimpinku adalah yang terbaik (My leader is the best of All)

Mentari pagi yang bulat tersembul dari ufuk timur, mengeluarkan cahayanya yang indah dan berwarna-warni. Tak ada mendung, mega dan lain sebagainya yang menghalangi tajamnya sinar matahari pagi. Sinarnya hangat bermanfaat bagi semua kehidupan manusia dan alam semesta.

Itu adalah harapan kami sebagai rakyat Indonesia yang sedang mencari atau menentukan pemimpin bangsa. Pemimpin yang mampu memberikan harapan dan manfaat yang baik bagi rakyat seperti cahaya mentari pagi hari. Pemimpin yang kata-katanya, perilakunya, tindakannya, kebijakannya selalu bermanfaat bagi seluruh rakyat indonesia tanpa kecuali. Pemimpin yang mengutamakan kesehteraan rakyat sebagai prioritas utama dalam mengambil kebijakan. Apapun kebijakan yang diambil selalu memberikan harapan bagi masyarakat. Janji-janji politik yang dikeluarkan/dikatakan dalam semua kesempatan sewaktu kampanye menjadi catatan dan akan dicatat oleh rakyat dan Tuhan. Sewaktu-waktu akan ditagih oleh rakyat dan Tuhan. Rakyat akan menagih janji itu ketika pelaksanaan Pemilu sudah usai dan telah mendapatkan seorang pemimpin, tetapi Tuhan akan menagih janji yang telah diucapkan ketika mereka sudah mati. Ini hal yang lebih penting bagi manusia yang memiliki Iman. Karena mereka percaya bahwa janji tersebut akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.

Kembali kepada Pemilu nanti tanggal 8 Juli 2009, harapan rakyat untuk mendapatkan pemimpin yang mampu memberikan kesejahteraan dan manfaat seperti yang dikelurakan oleh mentari pagi. Pemilu yang baik dan aman adalah awal dari proses mendapatkan pemimpin yang baik. Di antara candidat yang ada itu merupakan anak terbaik bangsa kita. Pilihlah mereka yang terbaik menurut pandangan dan penilaian anda. Pilihan jangan didasari oleh alasan-alasan lain yang hanya merupakan kepentingan sesaat tetapi pilihlah mereka yang memberi manfaat bagi kita semua. Apapun dan siapapun yang terpilih nanti adalah adalah anak terbaik bangsa karena itu terimalah dengan lapang dada sehingga pemilu yang aman dan damai akan tercipta. Pemilu yang aman dan damai akan menjadi awal kesejahteraan. karena Allah akan memberikan berkahnya dan nikmatnya kepada manusia yang mengutamakan kedamaian.


Kriteria / Nilai-nilai Dalam Mengambil Keputusan (Criteria / Values In Taking Decision).

Untuk menentukan pilihan dari berbagai teori pengambilan keputusan baik itu rasional, inkremental atau pengamatan terpadu dengan beberapa alternatif pilihan yang tersedia. Tentu masing-masing harus mempunyai dasar (nilai-nilai, norma-norma, atau pedoman tertentu) yang digunakan sebagai landasan dalam menentukan pilihan teori yang tepat. Ada beberapa dasar atau nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku pembuat keputusan adalah

1. Nilai-nilai politik

Keputusan atau kebijakan negara tidak lepas dari partai politik karena pejabat-pejabat pengambil keputusan berasal dari partai politik. Dalam mengambil keputusan dari berbagai macam alternatif yang tersedia maka dipilih alternatif yang berkepentingan dengan partai politiknya ataupun kelompok-kelompok klien dari partai politik dan badan atau organisasi yang dipimpinnya. Keputusan-keputusan yang lahir tidak mustahil dibuat untuk kepentingan partai politiknya dan digunakan sebagai instrumen untuk memperluas pengaruh pengaruh politik untuk mencapai tujuan dari kelompok kepentingan yang bersangkutan.

2. Nilai-nilai Organisasi

Nilai-nilai organisasi yang dimiliki akan mempengaruhi pengambilan keputusan khususnya organisasi pemerintah (birokrat). Hal ini disebabkan karena struktur organisasi yang ada di birokrat memiliki sistim kontrol yang terorganisasi. Sistim kontrol dapat berupa sanksi yang dapat memaksa organisasi dibawahnya untuk mengikuti perintah dari organisasi di atasnya. Hal ini dilakukan dengan berbagai macam alasan antara lain:

a. untuk mempertahankan kedudukan organsasi agar tetap eksis

b. untuk meningkatkan dan memperlancar program-program dan kegiatan organisasi

c. untuk mempertahankan kekuasaan dan hak-hak istimewa yang mungkin ada dalam organisasi.

3. Nilai-nilai Pribadi

Setiap orang mempunyai kebutuhan seperti yang diungkapkan oleh Maslow dimana orang memiliki kebutuhan fisik sampai kebutuhan untuk mengaktualisasi diri. Untuk memenuhi kebutuhan itu maka seseorang selalu melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kepentingan pribadi ini mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.

4. Nilai-nilai Idologis

Idologi menjadi pedoman bertindak bagi masyarakat yang menyakininya. Pada hakikatnya merupakan serangkaian nilai-nilai dan keyakinan yang secara logis saling berkaitan.

5. Nilai-Nilai Moral

Selain beberapa kepentingan diatas maka ada faktor lain yang memeiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan yaitu kepentingan umum atau kepentingan masyarakat.

Berbagai macam nilai tersebut saling mempengaruhi pengambil kebijakan dalam mengambil keputusan. Prioritas dari masing-masing nilai ini setiap orang akan berbeda-beda tergantung situasi pada saat pengambil kebijakan mengambil keputusan serta moral yang dimiliki.


SEJARAH PEMELIHARAAN KEMURNIAN ALQURAN-1

Memelihara Alquran dimasa Nabi S.A.W

Pada permulaan Islam bangsa Arab adalah satu bangsa yang buta huruf, amat sedikit diantara mereka yang pandai menulis dan membaca. Mereka belum mengenal kertas seperti kertas yang sekarang ini dipakai. Untuk menulis mereka menggunakan “Al warag” (daun) yang memiliki arti secara lazim “kertas” pada masa itu hanya dipakaikan pada daun kayu saja. Adapun kata-kata “Al qirthas” yang dalam bahasa Indonesia berarti kertas dipakaikan oleh mereka hanyalah pada benda-benda yang mereka gunakan untuk ditulis sperti kulit binatang, batu yang tipis, pelapah tamar (kurma), tulang binatang dan lain sebagainya.

Setelah bangsa Arab menaklukkan bangsa Persia sesudah wafatnya nabi Muhammad S.A.W barulah bangsa Arab mengenal kertas. Orang Persia menamai kertas itu “kaqhid” maka kata-kata kaqhid ini untuk kertas oleh bangsa Arab semenjak itu. Sebelum masa Nabi ataupun dimasa Nabi, kata-kata “al kaqhid” itu belum ditemukan dalam pemakaian bahasa Arab, maupun dalam hadits-hadits Nabi. Kemudian kata-kata “al qirthas’ dipakai oleh bangsa Arab sama dengan “kaqhid” dalam bahasa Persia.

Buku atau kitab belum ada pada masa itu , kata-kata kitab pada masa itu hanya berarti : sepotong kulit, batu, atau tulang dan sebagainya yang telah ditulisi, atau berarti surat seperti kata ‘kitab’ dalam surat(27) An Naml ayat 28 .

Pergilah dengan surat saya ini, maka jatuhkanlah dia kepada mereka…..”

Begitu juga ”kutub” (jama’ kitab) yang dikirimkan oleh nabi kepada raja-raja di masa itu, untuk menyeru kepada islam.

Karena mereka belum mengenal kitab atau buku seperti yang dikenal sekarang, oleh karena itu pada waktu Al Quraanul Karim itu dibukukan dimasa kalifah Utsman bin Affan, banyak pendapat sahabat untuk menamai kumpulan ayat dan surat tersebut. Pada akhirnya mereka sepakat kumpulan surat itu dinamai dengan ”Al Mushhaf” (Ism maf’ul dari ash hafa, dan ash hafa artinya : mengumpulkan shuhuf, jamak shahifah, lembaran-lembaran yang telah tertulis).

Kendatipun bangsa Arab pada saat itu masih buta huruf, tetapi mereka memiliki daya ingat yang amat kuat. Mereka dalam memelihara dan meriwayatkan syair-syair dari pujangga-pujangga dan penyair mereka, ansab(silsilah keturunan) mereka, peperangan yang terjadi diantara mereka, peristiwa yang terjadi dimasyarakat dan kehidupan mereka tiap hari dan lain-lain adalah dengan hafalan semata-mata.

Demikianlah keadaan bangsa Arab di waktu kedatangan agama islam itu. Maka Nabi menjalankannya dengan cara yang ’amali’ (praktis) selaras dengan keadaan semasa itu dalam menyiarkan Al Quraanul Karim dan memeliharanya. Tiap-tiap diturunkannya ayat-ayat itu Nabi menyuruh menghafalkannya, dan menuliskannya di batu, kulit binatang, pelepah tamar, dan apa saja yang bisa dipakai untuk ditulis. Nabi menerangkan bagaimana ayat-ayat itu mesti disusun dalam suatu surat. Nabi memberikan aturan yaitu Alquran sajalah yang boleh dituliskan. Selain dari alquran itu seperti hadits atau pelajaran-pelajaran yang mereka dengar dari mulut nabi dilarang ditulis. Larangan ini dengan maksud supaya Al Quraanul Karim itu terpelihara, dan tidak tercampur dengan yang lain-lain yang juga didengar oleh Nabi.

Nabi menganjurkan supaya Alquran itu dihafal, dibaca selalu, dan diwajibkannya membaca dalam sembahyang. Dengan jalan demikian banyaklah orang yang hafal Alquran, surat yang satu macam dihafal oleh ribuan manusia. Meskipun banyak yang hafal namun tidak ada satu ayatpun yang tidak ditulis.

Pada saat perang Badar, orang-orang musrykin yang ditawan oleh nabi, yang tidak mampu menebus dirinya dengan uang, tetapi pandai menulis baca, masing-masing diharuskan mengajar sepuluh orang muslim menulis dan membaca sebagai ganti tebusan.

Kepandaian menulis dan membaca itu amat dihargai dan digembirakan oleh nabi, beliau berkata:

Di akhirat nanti tinta ulama-ulama itu akan ditimbang dengan darah syuhada’ (orang-orang yang mati syahid)”.

Didalam alquran banyak ayat-ayat yang mengutarakan penghargaan yang tinggi terhadap huruf, pena dan tulisan ;

Surat (68) Al Qalam ayat 1

Nun, demi pena dan apa yang mereka tuliskan.”

Surat (96) Al’Alaq ayat 3,4,5

”Bacalah dan Tuhanmu amat mulia, Yang telah mengajar dengan pena, Dia telah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuiNya.”

Dengan adanya surat ini maka bertambahlah keinginan untuk belajar menulis dan membaca dan bertambah banyak yang pandai menulis dan membaca dan semakin banyak pula yang menulis ayat-ayat yang telah diturunkan. Nabi sendiri mempunyai penulis yang menuliskan Alquran diantaranya adalah: Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Ubay ban Ka’ab, Zaid bin Tsabit dan Mu’awiyah.

Dengan demikian dimasa Nabi terdapat tiga unsur yang saling mendukung dalam memelihara kemurnian Alquran yang telah diturunkan.

  1. Hafalan dari mereka yang hafal Alquran
  2. Naskah-naskah yang telah ditulis oleh nabi
  3. Naskah-naskah yang telah ditulis oleh mereka yang pandai menulis dan membaca untuk mereka masing-masing.

Disamping itu Malaikat Jibril memberikan ulangan sekali setahun kepada Nabi dengan cara mengulang memperdengarkan Alquran yang telah diturunkan. Nabi sendiripun sering mengadakan ulangan kepada sahabat-sahabatnya dengan cara mereka disuruh membacakan Alquran dimukanya, untuk membetulkan hafalan atau bacaan mereka.

Ketika Nabi wafat Alquran itu telah cukup dihafal oleh ribuan manusia dan telah dituliskan semua ayat-ayatnya. Penulisan ayat-ayat tersebut dalam suatu surat tersebut disusun menurut tertib urut yang ditunjukkan oleh nabi sendiri.

Dengan demikian kemurnian Alquran dapat dijaga dan terpelihara secara baik

 

sumber: Alquran cetakan Depag RI 1982


[ad]

Teori Pengambilan Keputusan (Theory of Decision Making)

Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh seorang aktor atau beberapa aktor berkenaan dengan suatu masalah. Tindakan para aktor kebijakan dapat berupa pengambilan keputusan yang biasanya bukan merupakan keputusan tunggal, artinya kebijakan diambil dengan cara mengambil beberapa keputusan yang saling terkait dengan masalah yang ada. Pengambilan keputusan dapat diartikan sebagai pemilihan alternatif terbaik dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Ada beberapa teori yang paling sering digunakan dalam mengambil kebijakan yaitu :

1. Teori Rasional Komprehensif

Barangkali toari pengambilan keputusan yang biasa digunakan dan diterima oleh banyak kalangan aadalah teori rasional komprehensif yang mempunyai beberapa unsur

a. Pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat diperbandingkan satu sama lain (dapat diurutkan menurut prioritas masalah)

b. Tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang menjadi pedoman pembuat keputusan sangat jelas dan dapat diurutkan prioritasnya/kepentingannya.

c. Bermacam-macam alternatif untuk memecahkan masalah diteliti secara saksama.

d. Asas biaya manfaat atau sebab-akibat digunakan untuk menentukan prioritas.

e. Setiap alternatif dan implikasi yang menyertainya dipakai untuk membandingkan dengan alternatif lain.

f. Pembuat keputusan akan memilih alternatif terbaik untuk mencapai tujuan, nilai, dan sasaran yang ditetapkan

Ada beberapa ahli antara lain Charles Lindblom , 1965 (Ahli Ekonomi dan Matematika) yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan itu sebenarnya tidak berhadapan dengan masalah-masalah yang konkrit akan tetapi mereka seringkali mengambil keputusan yang kurang tepat terhadap akar permasalahan.

Teori rasional komprehensif ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan. Asumsinya adalah seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenahi berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaatnya.dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan

Pengambil keputusan sering kali memiliki konflik kepentingan antara nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Karena teori ini mengasumsikan bahwa fakta-2 dan nilai-nilai yang ada dapat dibedakan dengan mudah, akan tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta dilapangan dengan nilai-nilai yang ada.

Ada beberapa masalah diperbagai negara berkembang seperti Indonesia untuk menerapkan teori rasional komprehensif ini karena beberapa alasan yaitu

Informasi dan data statistik yang ada tidak lengkap sehingga tidak bisa dipakai untuk dasar pengambilan keputusan. Kalau dipaksakan maka akan terjadi sebuah keputusan yang kurang tepat.

Teori ini diambil/diteliti dengan latar belakang berbeda dengan nagara berkembang ekologi budanyanya berbeda.

Birokrasi dinegara berkembang tidak bisa mendukung unsur-unsur rasional dalam pengambilan keputusan, karena dalam birokrasi negara berkembang kebanyakan korup sehingga menciptakan hal-hal yang tidak rasional.

2. Teori Inkremental

Teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan madel yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambail keputusan. Teori ini memiliki pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

a. Pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapanya merupakan hal yang saling terkait.

b. Pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara inkremental atau marjinal

c. Setiap alternatif hanya sebagian kecil saja yang dievaluasi mengenahi sebab dan akibatnya.

d. Masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan di redifinisikan secara teratur dan memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana sehingga dampak dari masalah lebih dapat ditanggulangi.

e. Tidak ada keputusan atau cara pemecahan masalah yang tepat bagi setiap masalah. Sehingga keputusan yang baik terletak pada berbagai analisis yang mendasari kesepakatan guna mengambil keputusan.

f. Pembuatan keputusan inkremental ini sifatnya dalah memperbaiki atau melengkapi keputusan yang telah dibuat sebelumnya guna mendapatkan penyempurnaan.

Karena diambil berdasarkan berbagai analisis maka sangat tepat diterapkan bagi negara-negara yang memiliki struktur mejemuk. Keputusan dan kebijakan diambil dengan dasar saling percaya diantara berbagai pihak sehingga secara politis lebih aman. Kondisi yang realistik diberbagi negara bahwa dalam menagmbil keputusan/kebijakan para pengambil keputusan dihadapkan pada situasi kurang baik seperti kurang cukup waktu, kurang pengalaman, dan kurangnya sumber-sumber lain yang dipakai untuk analsis secara komprehensif.

Teori ini dapat dikatakan sebagai model pengambilan keputusan yang membuahkan hasil terbatas, praktis dan dapat diterima.

Ada beberapa kelemahan dalam teori inkremental ini

keputusan–keputusan yang diambil akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan dari kelompok yang kuat dan mapan sehingga kepentingan kelompok lemah terabaikan.

Keputusan diambil lebih ditekankan kepada keputusan jangka pendek dan tidak memperhatikan berbagai macam kebijakan lain

Dinegara berkembang teori ini tidak cocok karena perubahan yang inkremental tidak tepat karena negara berkembang lebih membutuhkan perubahan yang besar dan mendasar.

Menutut Yehezkel Dror (1968) gaya inkremental dalam membuat keputusan cenderung mengahsilkan kelambanan dan terpeliharanya status quo

3. Teori Pengamatan Terpadu (Mixed Scaning Theory)

Beberapa kelemahan tersebut menjadi dasar konsep baru yaitu seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi Aitai Etzioni yaitu pengamatan terpadu (Mixid Scaning) sebagai suatu pendektan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai.

Model pengamatan terpadu menurut Etzioni akan memungkinkan para pembuat keputusan menggunakan teori rasional komprehensif dan teori inkremental pada situasi yang berbeda-beda.

Model pengamatan terpadu ini pada hakikatnya merupakan pendekatan kompromi yang menggabungkan pemanfaatan model rasional komprehensif dan model inkremental dalam proses pengambilan keputusan.


Model ”The Top Down Approach” (Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn)

Menurut Hogwood dan Gunn, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Syarat-syarat itu adalah :

a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius. Beberapa kendala/hambatan (constraints) pada saat implementasi kebijakan seringkali berada diluar kendali para administrator, sebab hambatan-hambatan itu memang diluar jangkauan wewenang kebijakan dari badan pelaksana. Hambatan-hambatan tersebut diantaranya mungkin bersifat fisik maupun politis.

b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumberdaya yang cukup memadahi.Syarat kedua ini sebagian tumpang tindih dengan syarat pertama diatas, dalam pengertian bahwa kerapkali ia muncul diantara kendala-kendala yang bersifat eksternal. Kebijakan yang memilki tingkat kelayakan fisik dan politis tertentu bisa saja tidak berhasil mencapai tujuan yang diinginkan karena menyangkut kendalan waktu yang pendek dengan harapan yang terlalu tinggi

c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar memadahi. Persyaratan ini mengikuti syarat item kedua artinya disatu pihak harus dijamin tidak ada kendala-kendala pada semua sumber-sumber yang diperlukan, dan dilain pihak, setiap tahapan proses implementasi perpaduan diantara sumber-sumber tersebut harus dapat disediakan. Dalam prakteknya implementasi program yang memerlukan perpaduan antara dana, tenaga kerja dan peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan program harus dapat disiapkan secara serentak, namun ternyata ada salah satu komponen tersebut mengalami kelambatan dalam penyediaannya sehingga berakibat program tersebut tertunda pelaksanaannya.

d. Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kausalitas yang andal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplemetasikan secara efektif bukan lantaran ia telah diimplementasikan secara asal-asalan, tetapi kebijakan itu sendiri memang jelek. Penyebabnya karena kebijakan itu didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadahi mengenahi persoalan yang akan ditanggulangi, sebab-sebab timbulnya masalah dan cara pemecahanya, atau peluang-peluang yang tersedia untuk mengatasi masalahnya, sifat permasalahannya dan apa yang diperlukan untuk memanfaatkan peluang-peluang tersebut.

e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Pada kebanyakan program pemerintah sesungguhnya teori yang mendasari kebijakan jauh lebih komplek dari pada sekedar hubungan antara dua variabel yang memiliki hubungan kausalitas. Kebijakan-kebijakan yang memiliki hubungan sebab-akibat tergantung pada mata rantai yang amat panjang maka ia akan mudah sekali mengalami keretakan, sebab semakin panjang mata rantai kausalitas, semakin besar hubungan timbal balik diantara mata rantai penghubungnya dan semakin kompleks implementasinya. Dengan kata lain semakin banyak hubungan dalam mata rantai, semakin besar pula resiko bahwa bebarapa diantaranya kelak terbukti amat lemah atau tidak dapat dilaksanakan dengan baik.

f. Hubungan saling ketergantungan harus kecil. Implemetasi yang sempurna menuntut adanya persyaratan bahwa hanya terdapat badan pelaksana tunggal dalam melaksanakan misi tidak tergantung badan-badan lain/instansi lainnya. Kalau ada ketergantungan dengan organisasi-organisasi ini haruslah pada tingkat yang minimal, baik dalam artian jumlah maupun kadar kepentingannya. Jika implementasi suatu program ternyata tidak hanya membutuhkan rangkaian tahapan dan jalinan hubungan tertentu, melainkan juga kesepakatan atau komitmen terhadap setiap tahapan diantara sejumlah aktor/pelaku yang terlibat, maka peluang bagi keberhasilan implementasi program, bahkan hasil akhir yang diharapkan kemungkinan akan semakin berkurang.

g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Persyaratan ini mengharuskan adanya pemahaman yang menyeluruh mengenahi kesepakatan terhadap tujuan yang akan dicapai dan dipertahankan selama proses implementasi. Tujuan itu harus dirumuskan dengan jelas, spesifik, mudah dipahami, dapat dikuantifikasikan, dan disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat dalam organisasi. Namun berbagai penelitian telah mengungkap bahwa dalam prakteknya tujuan yang akan dicapai dari program sukar diidentifikasikan. Kemungkinan menimbulkan konflik yang tajam atau kebingungan, khususnya oleh kelompok profesional atau kelompok-kelompok lain yang terlibat dalam program lebih mementingkan tujuan mereka sendiri. Tujuan-tujuan resmi kerap kali tidak dipahami dengan baik, mungkin karena komunikasi dari atas ke bawah atau sebaliknya tidak berjalan dengan baik. Kalaupun pada saat awal tujuan dipahami dan disepakati namun tidak ada jaminan kondisi ini dapat terpelihara selama pelaksanaan program, karena tujuan-tujuan itu cenderung mudah berubah, diperluas dan diselewengkan.

h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat ini mengandung makna bahwa dalam menjalankan program menuju tercapainya tujuan-tujuan yang telah disepakati, masih dimungkinkan untuk merinci dan menyusun dalam urutan-uruan yangbtepat seluruh tugas yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian yang terlibat. Kesulitan untuk mencapai kondisi implementasi yang sempurna masih terjadi dan tidak dapat dihindarkan. Untuk mengendalikan program dengan baik dapat dilakukan dengan teknologi seperti Network planning dan contrrol.

i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna. Syarat ini mengharuskan adanya komunikasi dan ordinasi yang sempurna diantara berbagai unsur atau badan yang terlibat dalam program. Hood (1976) dalam hubungan ini menyatakan bahwa guna mencapai implementasi yang sempurna diperlukan suatu sistem satuan administrasi tunggal sehingga tercipta koordinasi yang baik. Pada kebanyakan organiasi yang memiliki ciri-ciri departemenisasi, profesionalisasi, dan bermacam kegiatan kelompok yang melindungi nilai-nilai dan kepentingan kelompok hampir tidak ada koordinasi yang sempurna. Komunikasi dan koordiasi memiliki peran yang sangat penting dalam proses implementasi karena data, syaran dan perintah-perintah dapat dimengerti sesuai dengan apa yang dikehendaki.

j. Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Hal ini menjelaskan bahwa harus ada ketundukan yang penuh dan tidak ada penolakan sama sekali terhadap perintah dalam sistim administrasinya. Persyaratan ini menandaskan bahwa mereka yang memiliki wewenang, harus juga yang memiliki kekuasan dan mampu menjamin adanya kepatuhan sikap secara menyeluruh dari pihak-pihak lain baik dalam organisasi maupun luar organisasi. Dalam kenyataan dimungkinkan adanya kompartemenisasi dan diantara badan yang satu dengan yang lain mungkin terdapat konflik kepentingan.


Sejarah Alquraan 2

Jumlah Surat yang terdapat dalam Al-Quran adalah 114 surat. nama-namanya dan batas-batas tiap surat, susunan ayat-ayatnya adalah menurut ketentuan yang ditetapkan dan diajarkan oleh Rasulullah sendiri berdasarkan taufig. Sebagian dari surat-surat Alquran memiliki satu nama  dan sebagian yang lain memiliki lebih dari satu nama. Surat-surat yang ada dalam Alquran ditinjau dari segi panjang dan pendeknya terbagi atas 4 bagian yaitu :

1. ASSAB’UTHTHIWAAL, yaitu tujuh surat yang panjang. (Al Baqarah, Ali Imran, An Nissa, Al A’raaf, Al An’aam, Al Maa-idah, dan Yunus)

2. AL MIUUN yaitu surat-surat yang berisi kira-kira seratus ayat lebih (Hud, Yusuf, Mu’min dsb)

3. AL MATSAANI adalah surat-surat yang berisi kurang sedikit  dari seratus ayat ( Al-Anfaal, Al-Hijr dsb)

4. AL MUFASHSHAL, adalah surat-surat pendek (Adhdhuha, AlIklas, Al Falag, An Naas dsb)

Ditinjau dari segi masa turunnya, Alquran dapat dibagi menjadi dua golongan

1. Ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau sebelum nabi muhammad s.a.w hijarah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Makkiyyah yang meliputi 19/30 dari isi Alquran terdiri dari 86 surat dengan jumlah ayat 1456 ayat

2. Ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau sesudah nabi Muhammad s.a.w hijrah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyyah yang meliputi 11/30 dari isi AL-Quraan terdiri atas 28 surat, dengan jumlah ayat 4780 ayat

Perbedaan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyyah ialah

1. Ayat-ayat makiyah pada umumnya pendek-pendek sedangkan surat madaniyah panjang-panjang,

2. Dalam surat-surat Madaniyyah terdapat perkataan “ya ayyuhalladzina aamanu” dan sedikit sekali perkataan “ya ayyuhannaas”  dan dalam surat Makkiyyah adalah sebaliknya.

3. Ayat-ayat makkiyyah pada umumnya mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ancaman, dan pahala, kisah-kisah umat yang terdahulu yang mengandung pengajaran dan budi pekerti. sedangkan Madaniyyah mengandung hukum-hukum  baik yang berhubungan dengan hukum adat (hukum duniawi) seperti hukum kemasyarakatan, hukum ketatanegaraan, hukum perang, hukum internasional, hukum antar agama dan lain-lain.

Dalam Alquran surat-surat yang dimulai dengan huruf-huruf hiaaiyyah ada 29 surat yaitu

1. Al Baqarah           7. Ar Ra’ad                13. An Naml            19. Yasin                 25. Ad Dukhaan

2. Ali Imran             8. Ibrahim                 14. Al Qashash       20. Shaad                 26. Al Jaatsiyah

3. Al A’raaf              9. Al Hijr                   15. Al;Ankabuut      21. Al Mu’min          27. Al Ahqaaf

4. Yunus                10. Maryam                16. Ar Ruum            22. Fushshilat          28. Qaaf

5. Hud                   11. Thaaha                 17. Lukman             23. Asy Syuuraa       29. Al Qalam (Nuun)

6. Yusuf                12. Asy Syu’araa         18. As Sajdah          24. Az Zukhruf

huruf-huruf yang terdapat pada permulaan tiap-tiap surat dinamakan “Fawaatihushshuwar” artinya pembukaan surat-surat.

Banyak ahli tafsir yang berbada pendapat tentang huruf-huruf ini antara lain

1. Golongan Para ahli tafsir menyerahkan pengertiannya kepada Allah karena dipandang termasuk ayat-ayat mutasyaabihaat

2. Golongan yang menafsirkan yaitu ada yang sebagai nama surat, dan ada pula yang berpendapat bahwa huruf-huruf abjad itu gunanya untuk menarik perhatiaan para pendengar supaya memperhatikan alquraan itu. dan untuk mengisyaratkan bahwa Alquran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang tersusun dari huruf-huruf Abjad.

 

Sumber: Alquran, 1982 : Dept. Agama RI Jakarta.

Sponsors